Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia;
b. bahwa kebinekaan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di mass lalu. masa kini, dan masa yang akan datang;
c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional;
d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
e. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi. daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
g. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
h. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah;
i. bahwa dalam rangka penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di daerah perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang balk antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional;
j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, perlu menetapkan Paraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Selanjutnya .......>> unduh disini.....