Sejarah Terbentuknya UUD 45

Sejarah Panjang Terbentuknya UUD 1945

Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan garis-garis peraturan pemerintah yang menjadi landasan hukm bangsa indonesia yaitu UUD 1945 yang mana merupakan undang-undang dasar yang menurut sejarah disahkan oleh PPKI tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Indonesia menjunjung Konstitusi RIS dimulai pada 27 Desember 1949, keudian beselengan setelah Konstitusi RIS sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, bersama dikukuhkan dengan cara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat tepatnya pada tanggal 22 Juli 1959 yang mana merupakan Sejarah Panjang Terbentuknya UUD 1945

Menurut sejarah para ahli pada masa 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yg mengubah susunan lembaga-lembaga dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia yang mana hal tersebut dikarenakan penyesuaian kebutuhan pemerintahan pada saat itu. Komponen Undang-undang / UU Negeri Republik Indonesia 1945 / UUD ’45, merupakan garis landasan hukum terdaftar (law basic) , konstitusi pemerintahan Republik Indonesia seutuhnya hingga kini ( meskipun telah banyak di revisi sesuai kebutuhan zaman) . UUD 1945 disahkan jadi undang-undang sah sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia melalui kordinasi dan aksi kerja PPKI tepatnya pada 18 Agustus 1945 lalu.

uud 1945 pembukaan

Sejak tanggal 27 Desember 1949, Konstitusi Indonesia  masih memberlakukan Konstitusi RIS / Republik Indonesia Serikat, lalu pada periode 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Melalui  sidang Keputusan Presiden 5 Juli 1959 Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945, melalui penegasan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Juli 1959. terhitung dari 1999-2002, UU mengalami 4 kali perubahan amandemen, yg mengubah pengaturan Instansi.

Masa periode 1999-2002, 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yg ditetapkan dalam Sidang Umum & Sidang Tahunan :

Sidang Umum 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 1945 Amandemen Perdana.

Sidang Tahunan 2000, diadakan  tanggal 7-18 Agustus 2000 1945 Perubahan Ke-2.

Sidang Tahunan 2001, tanggal 1-9 Nopember 2001 1945 Perubahan Ke-3.

Sidang Tahunan 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 1945 Perubahan Keempat.

Naskah Asli Undang-Undang Basic 1945

Sejarah mencatat perubahan / amandemen pada Undang-Undang 1945 telah banyak dilakukan dan sebelum amandemen 1945 yang mana mencakup pembahasan dan terdiri dari Pembukaan yaitu, Badan 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, ayat 16 berasal dari 16 bab yg cuma terdiri dari satu ayat & 49 ayat dari 21 pasal yg terdiri dari 2 ayat atau lebih, Aturan Peralihan pasal 4, & 2 ayat Aturan Penambahan, pula penjelasan. Sesudah 4 kali perubahan, UUD 1945 mempunyai 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, Pasal 3 Aturan Peralihan, & 2 Aturan Penambahan bidang. Dalam Informasi Program Sidang Tahunan 2002, diterbitkan Undang-Undang Basic Negeri RI Thn 1945 satu naskah, seperti Naskah perbantuan & Kompilasi Tidak Dengan Ada Pendapat pada pasal-pasal uud 1945.

Jika kita menelaah dari Sejarah Lahirnya UUD 1945 Negeri Republik Indonesia yang dimulai pada  22 Juni 1945, pahlawan saat itu adalah 38 anggota Sembilan BPUPKI melakukan perundingan pada suatu komite yg terdiri dari 9 orang untuk bermaksud membuat rancangan Piagam Jakarta, yang mana kita ketahui mejadi teks pembukaan UUD 1945 (sesudah penghapusan frasa “kewajiban buat melaksanakan Syariah Islam bagi penganutnya) “Piagam Jakarta atau naskah pembukaan UUD 1945 yg disahkan terhadap tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI.

Sejarah mencatat pengesahan UUD 1945 sudah dikonfirmasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat “KNIP” yg diselenggarakan terhadap tanggal 29 Agustus 1945. Desain naskah UU 1945 Indonesia yg disusun pada Sesi Ke-2 Tubuh Investigasi Persiapan Kemerdekaan “BPUPKI”. Nama Instansi tidak dengan kata “Indonesia” lantaran tanah tersebut disediakan buat Jawa. Di Sumatera ada BPUPKI buat Sumatera. Periode Sidang Ke-2 tanggal 10-17 Juli 1945. Tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 juga sebagai Undang-Undang Landasan dasar Negeri Republik Indonesia.

18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Periode berlakunya UUD 1945

Pada fase genting 1945-1950, UUD 1945 tak akan dilaksanakan sepenuhnya lantaran Indonesia sedang sibuk memperjuangan kemerdekaan. Titah No. X Wakil Presiden terhadap 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan pada KNIP, dikarenakan Majelis & Parlemen belum terbentuk. 14 Nopember 1945 Semi-Presiden Kabinet dibentk(“Semi-Parlementer”) yg mula-mula, maka program ini mengalami perubahan perdana system pemerintahan Indonesia buat 1945.

27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Sistem pemerintahan yang di junjung tinggi pada masa itu ialah Konstitusi RIS yang mana merupakan perbuhan dari UU sebelumnya. Wujud pemerintahan & wujud negeri merupakan federasi negeri yg terdiri dari negara-negara yg masing-masing negeri mempunyai kedaulatan sendiri utk mengurus urusan internal. Ini yaitu perubahan dari th 1945 yg mengamanatkan bahwa Indonesia yakni negeri kesatuan.

17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Periode UUDS 1950

Sistem pemerintahan pada periode 1950 mulai diberlakukan demokrasi parlementer yang mana tidak jarang dinamakan Demokrasi Liberal. pada saat itu pula kabinet senantiasa berganti-ganti, juga sebagai akibat dari pembangunan tak terjadi tidak tersendat, masing-masing pihak lebih memperhatikan keperluan partai atau grup. Sesudah perubahan landasan dasar negeri Republik Indonesia kepada UUDS 1950 & sistem Demokrasi liberal yg dialami oleh penduduk Indonesia sampai kurun waktu hingga 9tahun, kemudian rakyat Indonesia mulai sadar bahwa UUD 1950 dengan sistem Demokrat Liberal tidak sejalan dan berbeda, sebab jika di analisis tentunya tidak sesuai dengan semangat Pancasila & UUD 1945.

5 Juli 1959 – 1966 Masa kembalinya ke 1945

Sejak saat itu situasi politik di Majelis Konstituante tahun 1959 di mana tidak sedikit keperluan partai saling tarik ulur politik maka tidak berhasil membuahkan satu buah konstitusi baru, kepada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Ketetapan Presiden yg satu itu memberlakukan kembali UUD 1945 juga sebagai konstitusi, menukar Sementara Konstitusi 1950 yg berlaku kepada kala itu.

Namun amandemen UU ini berkali-kali berujung dengan penyimpangan termasuk juga pada saat itu Presiden menunjuk Ketua & Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat & Mahkamah Besar juga Wakil Ketua DPA sbg Menteri Negeri MPRS menetapkan Soekarno yang merupakan presiden seumur hidup.

11 Maret 1966 – 21 Mei 1998  Masa Periode 1945 orde baru

  • Fase selanjutnya dimulai dengan Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyebut bakal menjalankan UUD 1945 & Pancasila murni & akibatnya. Tatkala Orde Baru, UUD 1945 pula jadi amat “sakral”, di antara lewat sebanyak aturan :
  • Ketetapan No. I / Majelis Permusyawaratan Rakyat / 1983 yg menyebut bahwa Majelis bertekad utk mempertahankan UUD 1945, tak wasiat bakal menciptakan sekian banyak perubahan
  • Ketentuan No. IV / Majelis Permusyawaratan Rakyat / 1983 referendum yg antara lain, menyebut bahwa seandainya kemauan Majelis mengubah UUD 1945, lebih-lebih dulu mesti meminta opini rakyat lewat referendum.
  • Undang-Undang Nomer 5 Thn 1985 menyangkut referendum, yg yaitu implementasi dari Ketentuan No. IV / Majelis Permusyawaratan Rakyat / 1983.Periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999Diawalinya masa transisi yang dirumuskan oleh pemerintah pada waktu itu sejak Presiden Soeharto digantikan oleh BJ Habibie dgn hilangnya Timor Timur dari NKRI.

Periode Perubahan UUD 1945

Salah satunya yaitu tuntutan Reformasi 1998 buat perubahan amandemen UUD 1945 Latar Belakang tuntutan perubahan UUD 1945, antara lain, seperti di periode Orde Baru, kekuasaan paling atas di tangan Majelis & di sebenarnya bukan di tangan rakyat, kekuasaan yg amat gede terhadap Presiden, adanya pasal-pasal yg terlampaui “luwes” yg bisa menyebabkan multitafsir, pula bukti rumusan UUD 1945 menyangkut semangat petinggi negeri yg belum pass didukung oleh keputusan konstitusi.

Maksud perubahan 1945 dikala itu meningkatkan aturan basic seperti tatanan negeri, kedaulatan, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi demokrasi & supremasi hukum, pula hal-hal lain serasi dgn aspirasi & kepentingan pembangunan bangsa. 1945 perubahan perjanjian yg tak mengubah UUD 1945, konsisten mempertahankan struktur negeri staat structuur kesatuan atau kemudian dikenal sbg Negeri Negeri Kesatuan RI NKRI, juga mempertegas system pemerintahan presidensial.