Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Silahkan Unduh Pdf Disini..........

 

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006


TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN
RUMAH IBADAT


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,


Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat
menurut agamanya;
c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha
penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemelukperneluknya,
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai
agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban
umum;
e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan
bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam
melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan
rukun, lancar, dan tertib;
f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional
di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan
pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan
kerukunan intern dan antar umat beragama;
g. bahwa daerah dalam rangka rnenyelenggarakan otonomi
mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta
kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan,
kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting
dari kerukunan nasional;
i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka
melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan
Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan
Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama
oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah
otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah Ibadat;


Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas
Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan
Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama
oleh Pemeluk-Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan
Penylaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga
Keagamaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam
Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan Bersama in] yang dimaksud dengan:
1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama
yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama
dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat
beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus
dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara
permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas
Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk
berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara
sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat
serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin
ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakul
dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah
forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam
rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk
kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat
beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah
ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan
rumah ibadat.


BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA


Pasal 2


Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat
beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.


Pasal 3


(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban
gubernur.
(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.


Pasal 4


(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan
kewajiban bupati/walikota.
(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.


Pasal 5


(1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi
terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan
kerukunan umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling
menghormati, dan sating percaya di antara umat beragama; dan
d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan
huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.


Pasal 6


(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
meliputi:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi
terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling
menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
d. membina dan mengoordinasikan camat, lurch, atau kepala desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban
masyarakat dalam kehidupan beragama;
e. menerbitkan IMB rumah ibadat.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan
huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di
wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa
dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.


Pasal 7


(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
meliputi:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi
terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
b. menumbuhkembangkan keharmonisan, sating pengertian, saling
menghormati, dan sating percaya di antara umat beragama; dan
c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban
masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
(2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) meliputi:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi
terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling
menghorrnati, dan saling percaya di antara umat beragama.


BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA


Pasal 8


(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat
konsultatif.


Pasal 9


(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat.
(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai
tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
d. melakukan soslalisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat; dan
e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.


Pasal 10


(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota
FKUB kabupaten/ kota paling banyak 17 orang.
(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk
agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama
yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu)
orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah
oleh anggota.


Pasal 11


(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan
kabupaten/kota.
(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan
kerukunan umat beragama; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan
antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan
umat beragama.
(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
a. Ketua : wakil gubernur;
b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
d. Anggota : pimpinan instansi terkait.
(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
d. Anggota : pimpinan instansi terkait.


Pasal 12


Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan
kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.


BAB IV
PENDIRIAN RUMAH IBADAT


Pasal 13


(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh
berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang
bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan
ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah
kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan
komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau
kabupaten/kota atau provinsi.


Pasal 14


(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis bangunan gedung.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian
rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit
90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai
dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang
disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi
sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah
berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.


Pasal 15


Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d
merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam
bentuk tertulis.


Pasal 16


(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk
memperoleh IMB rumah ibadat.
(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
sejak permohonari pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).


Pasal 17


Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung
rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana
tata ruang wilayah.


BAB V
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG


Pasal 18


(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat
sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari
bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
a. laik fungsi; dan
b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban
masyarakat.
(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu
pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan
ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. izin tertulis pemilik bangunan;
b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.


Pasal 19


(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung
bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor
departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung
bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2
(dua) tahun.


Pasal 20


(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala
kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.


BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Pasal 21


(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh
masyarakat setempat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai,
penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor
departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara
adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB
kabupaten/kota.
(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.


Pasal 22


Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di
daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.


BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN


Pasal 23


(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan
pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas
pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum
kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi
terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama,
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.


Pasal 24


(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama,
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian
rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama
dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan
Merited Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat
beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan
pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6
(enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang
perlu.


BAB VIII
BELANJA


Pasal 25


Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat
beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Pasal 26


(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara
ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat
beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di
provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
provinsi.
(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara
ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat
beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di
kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota.


BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 27


(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB. di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota
disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama inl ditetapkan.


Pasal 28


(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap
berlaku.
(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyal IMB untuk
rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi
pemindahan lokasi.
(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara
permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah
ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu
memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.


Pasal 29


Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah
wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2
(dua) tahun.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30


Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian
rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan
dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat
Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                                                                                            Ditetapkan di Jakarta
                                                                                             pada tanggal 21 Maret 2006

                           MENTERI AGAMA                                                                  MENTERI DALAM NEGERI

                 ttd                                                                                           ttd

             MUHAMMAD M. BASYUNI                                                               H. MOH. MA’RUF